UNHCR: Kunjungan Paus Leo ke Lampedusa menjadi seruan bagi tanggung jawab bersama
Oleh Alessandro Guarasci dan Linda Bordoni
Menjelang kunjungan Paus Leo XIV ke Pulau Lampedusa di Laut Mediterania pada Sabtu, sebuah tempat yang sejak lama menjadi simbol tragedi sekaligus harapan, Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) menilai kehadiran Paus membawa pesan yang kuat bagi dunia yang kini semakin berfokus pada perlindungan perbatasan daripada perlindungan terhadap manusia.
Lampedusa, pulau paling selatan Italia, selama puluhan tahun berada di persimpangan jalur migrasi dari Afrika Utara menuju Eropa. Bagi tak terhitung jumlah pengungsi dan migran yang melarikan diri dari perang, penganiayaan, kemiskinan, dan ketidakstabilan, pulau ini menjadi tempat aman pertama setelah menempuh perjalanan laut yang sangat berbahaya. Namun, Lampedusa juga menjadi tempat yang menyimpan duka mendalam, karena ribuan orang telah kehilangan nyawa di perairan yang mengelilinginya.
Tempat duka sekaligus tempat harapan
Bagi Filippo Ungaro, Pejabat Komunikasi UNHCR, kunjungan Paus Leo berlangsung pada saat yang sangat penting dalam percakapan global mengenai migrasi.
"UNHCR, Badan Pengungsi PBB, menyambut baik kunjungan Paus Leo ke Lampedusa pada 4 Juli," katanya kepada Vatican News. Ia menambahkan bahwa "Lampedusa tetap menjadi salah satu simbol paling kuat dari jalur migrasi Mediterania Tengah. Tempat ini adalah tempat kedatangan, tempat duka, sekaligus tempat harapan."
Ungaro menuturkan bahwa ribuan pengungsi dan migran telah menemukan keselamatan di pulau tersebut setelah melewati "perjalanan laut yang mengerikan". Namun, banyak pula perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang kehilangan nyawa ketika berusaha mencapai pantainya.
Dalam konteks itulah, menurutnya, kehadiran Paus memiliki makna yang sangat kuat.
"Kehadiran Paus Leo mengirimkan pesan yang jelas pada saat perdebatan politik global mengenai migrasi lebih sering dibingkai dalam perspektif perlindungan perbatasan dan pencegahan kedatangan, daripada perlindungan terhadap manusia dan tanggung jawab bersama dalam mengelola migrasi," ujarnya.
Kunjungan ini juga mengingatkan pada tindakan profetis Paus Fransiskus pada Juli 2013, ketika Lampedusa menjadi tujuan perjalanan pastoral pertamanya di luar Roma. Pada kesempatan itu, Paus mengecam apa yang ia sebut sebagai "globalisasi ketidakpedulian" terhadap penderitaan para migran dan pengungsi.
Perlunya komitmen politik yang diperbarui
Lebih dari satu dekade kemudian, Ungaro menilai bahwa tantangan yang dihadapi masih sangat mendesak dan memerlukan komitmen politik yang diperbarui.
Ketika ditanya perubahan apa yang diperlukan agar martabat para migran dan pengungsi benar-benar dihormati, ia menekankan pentingnya menyeimbangkan pengelolaan migrasi yang efektif dengan perlindungan nyata bagi mereka yang melarikan diri dari bahaya.
"Uni Eropa harus mampu memadukan pengelolaan arus migrasi yang efektif dengan perlindungan yang sungguh-sungguh bagi mereka yang melarikan diri dari perang, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia," katanya.
Pakta Uni Eropa tentang Migrasi dan Suaka
Ungaro juga menyinggung Pakta Uni Eropa tentang Migrasi dan Suaka yang baru saja diadopsi. Menurutnya, kebijakan tersebut membuka peluang bagi koordinasi yang lebih baik di antara negara-negara anggota.
"Pakta Uni Eropa ini berpotensi menghadirkan modernisasi yang lebih besar di antara negara-negara anggota dalam pengelolaan kedatangan migran maupun dalam proses permohonan perlindungan internasional," jelasnya. "Namun, tantangan utamanya tetap terletak pada penerapannya secara konkret dan operasional."
Ia menegaskan bahwa di luar kerangka perundang-undangan, persoalan ini pada akhirnya memerlukan kemauan politik yang kuat serta komitmen yang lebih besar terhadap solidaritas internasional.
"Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlunya memberikan dukungan yang lebih besar kepada negara-negara yang menampung sebagian besar pengungsi di dunia," kata Ungaro, seraya mengingatkan bahwa sekitar 70 persen pengungsi dunia tinggal di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
Karena itu, ia menegaskan, "kita memerlukan pembagian tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan arus migrasi."
