Presiden Nikaragua Ortega umumkan tidak akan ada lagi pemilu

Oleh Vatican News

Tanda-tanda ke arah tersebut sebenarnya telah muncul sejak tahun lalu, ketika Presiden Daniel Ortega memperkenalkan serangkaian reformasi konstitusi yang, antara lain, mengangkat istrinya, Rosario Murillo, sebagai "ko-presiden" serta memperpanjang masa jabatan presiden menjadi enam tahun.

Kini, niatnya untuk terus mempertahankan kekuasaan ditegaskan melalui pengumuman yang disampaikan pada Minggu lalu dalam perayaan 47 tahun Revolusi Sandinista 1979. Ortega menyatakan bahwa tidak akan ada lagi pemilu yang memberi kesempatan kepada pihak oposisi untuk mengambil alih pemerintahan.

Represi setelah pemilu 2021

Langkah presiden berusia 80 tahun itu, yang terus berkuasa sejak 2007 setelah sebelumnya juga menjabat sebagai presiden pada dekade 1980-an, pada praktiknya akan menutup ruang yang masih tersisa bagi oposisi. Namun, Ortega tidak menjelaskan bagaimana penghapusan pemilu tersebut akan dilakukan secara resmi. Pengumuman ini disampaikan menjelang pemilu berikutnya yang semula dijadwalkan berlangsung pada November 2027.

Pemilu terakhir yang digelar pada 2021 menuai banyak sengketa setelah Ortega memerintahkan penangkapan tokoh-tokoh oposisi dan sejumlah anggota kalangan dunia usaha, serta menindak keras setiap bentuk perbedaan pendapat.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia mengecam keras pengumuman tersebut.

Menurut Juan Sebastián Chamorro, calon presiden dalam pemilu 2021 yang dipenjara hingga akhirnya dibebaskan ke Amerika Serikat pada 2023 bersama lebih dari 200 tahanan politik lainnya, langkah ini menegaskan rencana lama untuk memusatkan kekuasaan di tangan Partai Sandinista.

Tahanan politik

Menurut  Mekanisme Pengakuan Tahanan Politik (Mechanism for Recognition of Political Prisoners), sebuah organisasi yang sebagian besar beroperasi dari pengasingan dan mendokumentasikan kasus-kasus penahanan bermotif politik di Nikaragua, sedikitnya 46 orang saat ini masih ditahan karena alasan politik.

Setelah operasi Amerika Serikat di Venezuela yang pada Januari lalu berujung pada penangkapan Nicolás Maduro, pemerintah Nikaragua mengumumkan akan membebaskan sejumlah pembangkang lainnya.

Sejak 2018, Nikaragua telah menutup lebih dari 5.000 organisasi, sebagian besar merupakan organisasi keagamaan, sehingga memaksa ribuan orang meninggalkan negara itu.

Pada awal Juli, pemerintahan Ortega-Murillo juga mencabut izin profesi sejumlah besar pengacara, dalam tindakan yang oleh para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa digambarkan sebagai pembersihan besar-besaran terhadap profesi hukum.