Presiden Bolivia Tetapkan Status Darurat Nasional

Oleh James Blears

Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pemberlakuan Status Darurat Nasional di tengah meningkatnya ketegangan sosial dan politik yang telah melumpuhkan sebagian aktivitas ekonomi negara itu.

Sejak akhir April, Bolivia dilanda aksi protes yang semakin meluas dan kerap berujung kekerasan. Demonstrasi tersebut dipicu penolakan terhadap kebijakan penghematan dan berbagai langkah pemerintah untuk mengendalikan inflasi.

Dalam sejumlah bentrokan, polisi antihuru-hara yang dilengkapi tongkat pemukul dilaporkan menjadi sasaran lemparan dinamit dari para demonstran. Hingga kini sedikitnya 17 orang dilaporkan tewas, puluhan lainnya mengalami luka-luka, dan ratusan orang telah ditangkap.

Kelompok penambang, petani, sopir truk, masyarakat adat, dan serikat pekerja menjadi bagian dari gelombang protes yang menuntut agar subsidi bahan bakar yang telah dicabut segera diberlakukan kembali.

Blokade jalan yang dilakukan para demonstran telah menyebabkan ibu kota La Paz mengalami kelumpuhan aktivitas dan menghambat distribusi kebutuhan pokok ke berbagai wilayah.

Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi nasional, Presiden Paz menegaskan bahwa tujuan pemberlakuan status darurat adalah untuk menghilangkan hambatan distribusi barang dan bahan bakar, bukan untuk membatasi kebebasan sipil warga Bolivia.

Paz terpilih sebagai presiden pada Oktober tahun lalu dan mulai menjalankan pemerintahannya sebulan kemudian, mengakhiri dominasi hampir dua dekade gerakan Movement Towards Socialism dalam politik Bolivia.

Menunggu Persetujuan Kongres

Keberlangsungan kebijakan tersebut kini bergantung pada keputusan Kongres Bolivia. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, parlemen memiliki waktu tiga hari untuk menyetujui atau menolak status darurat yang diumumkan presiden.

Jika disetujui, Status Darurat Nasional dapat diberlakukan hingga 90 hari.

Langkah Presiden Paz mendapat dukungan terbuka dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun di dalam negeri, kebijakan tersebut menghadapi penolakan keras dari berbagai kelompok demonstran yang memiliki pengaruh besar.

Penentangan juga datang dari mantan Presiden Evo Morales, tokoh masyarakat adat sekaligus petani koka yang dikenal sebagai salah satu lawan politik utama Washington di kawasan Amerika Latin.

Situasi yang berkembang menunjukkan bahwa Bolivia masih menghadapi tantangan besar untuk meredakan ketegangan sosial, mengatasi krisis ekonomi, serta menemukan jalan keluar politik yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat.