Protes di Bolivia: Para Uskup Serukan Dimulainya Kembali Dialog
Giada Aquilino – Kota Vatikan
Sebuah seruan kepada otoritas politik, kelompok-kelompok yang melakukan mobilisasi, para pemimpin sosial, dan seluruh masyarakat agar kembali menempuh jalan “dialog yang tulus, empatik, dan konstruktif” sebagai “satu-satunya jalan yang sah dan efektif” untuk keluar dari krisis yang berlangsung sejak 1 Mei, dilontarkan oleh Konferensi Waligereja Bolivia dan Kantor Ombudsman Bolivia di La Paz.
Dalam pernyataan bersama, kedua lembaga tersebut meminta semua pihak untuk meninjau kembali sikap penolakan terhadap dialog yang telah dipertahankan selama sebulan terakhir, sejak dimulainya aksi mobilisasi dan blokade jalan di negara Amerika Latin itu. Bolivia saat ini berada dalam pusaran gelombang protes besar dari kalangan buruh yang tergabung dalam federasi serikat pekerja Central Obrera Boliviana (COB), berbagai organisasi petani, serta kelompok-kelompok yang dekat dengan mantan Presiden Evo Morales.
Penggunaan Kekerasan Tidak Menyelesaikan Konflik
Konferensi Waligereja Bolivia dan Ombudsman Bolivia mendesak semua pihak untuk meninggalkan “sikap-sikap yang kaku” dan mempertimbangkan kembali berbagai posisi yang menolak atau menunda upaya mendekatkan pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan.
“Menutup diri terhadap dialog hanya akan memperparah penderitaan rakyat, mengikis perdamaian sosial, dan menunda penyelesaian berbagai persoalan yang mendesak,” tulis kedua lembaga tersebut.
Dalam pernyataan yang sama, mereka juga mengecam penggunaan kekerasan yang dinilai tidak boleh dijadikan jalan untuk menyelesaikan konflik. Menurut mereka, kekerasan justru menjadi pemicu meningkatnya kebencian, permusuhan, dan perpecahan di tengah masyarakat.
Tindakan represif maupun bentrokan, lanjut pernyataan itu, tidak membangun jembatan rekonsiliasi, melainkan menciptakan tembok pemisah. Selain itu, situasi tersebut membahayakan hak fundamental atas kehidupan dan integritas setiap orang yang harus dilindungi tanpa pengecualian.
Kedua lembaga itu memperingatkan bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru, sementara luka-luka sosial yang ditimbulkannya dapat membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan. Karena itu, mereka menyerukan agar “penghinaan digantikan dengan usulan, batu digantikan dengan kata-kata, dan blokade digantikan dengan saling pengertian.”
Konferensi Waligereja Bolivia dan Ombudsman juga menegaskan kembali kesiapan penuh mereka untuk memfasilitasi dan mendampingi ruang-ruang dialog yang diperlukan guna memulihkan persatuan, ketenangan, dan saling pengertian di antara rakyat Bolivia. Seruan itu disampaikan pada saat masyarakat menuntut para penguasa dan kelompok-kelompok yang melakukan mobilisasi untuk mengesampingkan kepentingan masing-masing demi kepentingan bersama.
Sikap Presiden dan Serikat Buruh
Pada saat yang sama, Presiden Rodrigo Paz menyerukan perlunya “kedewasaan demokratis” dan sebuah “gencatan senjata sosial” untuk mengakhiri blokade jalan serta aksi protes yang telah berlangsung selama satu bulan.
Namun hingga kini, COB menolak segala bentuk dialog dengan pemerintah kanan-tengah dan tetap menuntut pengunduran diri presiden.
Sementara itu, berbicara di Cochabamba, Presiden Paz membantah tuduhan bahwa pemerintahannya berupaya memprivatisasi perekonomian. Ia menegaskan bahwa pemerintah justru mendorong model pembangunan yang mengedepankan “kolaborasi antara sektor publik dan inisiatif swasta.”
Saat ini tercatat lebih dari 100 titik blokade jalan yang tersebar di enam dari sembilan departemen di Bolivia. Situasi tersebut telah menyebabkan kelangkaan berkepanjangan berbagai kebutuhan pokok, termasuk bahan pangan, obat-obatan, dan bahan bakar.
Sejak kemarin, Rumah Sakit Anak di La Paz bahkan terpaksa menghentikan seluruh operasi yang telah dijadwalkan akibat krisis pasokan oksigen medis. Rumah sakit tersebut kini hanya dapat melayani tindakan-tindakan yang bersifat darurat.
