Perkuat Respons Global, Pemimpin Katolik Anti-Perdagangan Manusia Berkumpul di Thailand
Oleh Chainarong Monthienvichienchai (LiCAS News)
Sebanyak 30 peserta dari 23 negara mengikuti Edisi Internasional ke-6 Kursus Pelatihan Kepemimpinan Talitha Kum yang berlangsung di Pusat Pelatihan Pastoral Baan Phu Waan, Samphran, sebelah barat Bangkok, Thailand, pada 24–30 Juni.
Nama Talitha Kum diambil dari ungkapan Injil yang berarti “Hai anak perempuan, Aku berkata kepadamu, bangunlah.” Jaringan global ini berfokus pada pencegahan perdagangan manusia, perlindungan para penyintas, dan penanganan berbagai faktor yang membuat seseorang rentan terhadap eksploitasi.
Ancaman Perdagangan Manusia yang Terus Meningkat
Data terbaru menunjukkan sekitar 49,6 juta orang di seluruh dunia hidup dalam kondisi perbudakan modern. Dari jumlah tersebut, 27,6 juta orang mengalami kerja paksa dan 22 juta lainnya terjebak dalam perkawinan paksa.
Menurut laporan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), jumlah korban perdagangan manusia yang teridentifikasi pada tahun 2022 meningkat 25 persen dibandingkan tahun 2019. Korban anak-anak meningkat hingga 31 persen, sementara perempuan dan anak perempuan mencakup 71 persen dari seluruh korban yang teridentifikasi.
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan bahwa praktik kerja paksa menghasilkan keuntungan ilegal sekitar 236 miliar dolar AS setiap tahun. Dari jumlah tersebut, eksploitasi seksual paksa menyumbang sekitar 173,2 miliar dolar AS atau hampir tiga perempat dari total keuntungan ilegal tersebut.
Asia dan kawasan Pasifik menjadi wilayah yang paling terdampak, dengan sekitar 29,3 juta orang diperkirakan hidup dalam situasi eksploitasi. Keuntungan ilegal dari kerja paksa di kawasan ini diperkirakan mencapai 62 miliar dolar AS per tahun.
Asia Tenggara Menjadi Pusat Baru Kejahatan Digital
UNODC juga mengidentifikasi Asia Tenggara sebagai salah satu pusat utama perdagangan manusia yang terkait dengan pusat-pusat penipuan daring (online scam compounds).
Diperkirakan sedikitnya 300.000 korban perdagangan manusia dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina.
Jaringan kriminal tersebut menghasilkan keuntungan antara 50 hingga 75 miliar dolar AS setiap tahun dan semakin memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) serta teknologi deepfake untuk memperluas operasi penipuan mereka.
Sebagai respons, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengadopsi Guideline on the Non-Punishment Principle 2025 untuk memastikan bahwa korban perdagangan manusia tidak dituntut atas tindak pidana yang mereka lakukan di bawah paksaan para pelaku.
Pendidikan sebagai Benteng Pertahanan
Program pelatihan ini dikoordinasikan oleh Talitha Kum International dan Persatuan Internasional Pemimpin Umum Kongregasi Religius Perempuan (UISG) di Roma, bekerja sama dengan Universitas Tangaza di Nairobi dan Universitas Kepausan Santa Croce di Roma.
Didukung oleh Conrad N. Hilton Foundation, program ini menggabungkan pelatihan daring dengan pembelajaran langsung mengenai kepemimpinan, sinodalitas, komunikasi, dan perencanaan proyek.
Salah satu sorotan utama tahun ini adalah presentasi dari Talitha Kum Thailand yang menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi salah satu cara paling efektif untuk mencegah perdagangan manusia.
Dipimpin oleh Sr. Marie-Agnes Suwanna Buasap, SPC, alumnus angkatan pertama program kepemimpinan Talitha Kum di Roma pada tahun 2018, jaringan Thailand memperkenalkan metode pencegahan yang menyasar anak-anak sejak usia dini.
Alih-alih menjadikan perdagangan manusia sebagai mata pelajaran tersendiri, tim Talitha Kum Thailand mengembangkan kurikulum dan seri buku ajar berjudul Don't Touch Me.
Program tersebut dirancang untuk siswa mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas dan diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran.
“Kami mendidik anak-anak mengenai masalah ini dengan bekerja sama dengan para guru yang memiliki hubungan dekat dengan mereka,” jelas Sr. Marie-Agnes.
“Tujuannya adalah membangun jaringan perlindungan yang permanen dan waspada di seluruh komunitas lokal.”
Pengakuan Nasional
Pendekatan sistematis tersebut menghasilkan berbagai capaian penting.
Pada 5 Juni 2026, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand memberikan Penghargaan Institusi Pendidikan Teladan kepada sekolah-sekolah yang terlibat dalam program tersebut.
Uskup Agung Francis Xavier Vira Arpondratana, Presiden Konferensi Waligereja Thailand, secara khusus memberikan apresiasi kepada Sekolah St. Louis di Bangkok, Sekolah St. Joseph di Phetchaburi, dan Sekolah Assumption Convent di Lopburi yang ditetapkan sebagai “Sekolah Model Pencegahan Perdagangan Manusia 2026”.
“Pengakuan ini menegaskan bahwa sekolah adalah ruang aman bagi anak-anak dan kaum muda, tempat nilai-nilai kemanusiaan, martabat manusia, dan perlindungan bagi mereka yang rentan ditanamkan,” ujarnya.
Menurutnya, pencegahan perdagangan manusia dimulai dari ruang kelas, hati para guru, dan komunitas yang penuh kasih serta rasa aman.
Tantangan Era Digital
Para peserta juga membahas perubahan pola perdagangan manusia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital.
Perwakilan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), program ASEAN-Australia Counter Trafficking, dan Divisi Anti-Perdagangan Manusia Thailand menjelaskan bagaimana teknologi digital digunakan untuk merekrut dan mengeksploitasi korban.
Mereka menyoroti munculnya jaringan perdagangan manusia berbasis siber dan penipuan daring yang semakin canggih di Asia Tenggara.
Sr. Abby Avelino, MM, Koordinator Internasional Talitha Kum asal Filipina, menilai bahwa inisiatif pendidikan di Thailand dapat menjadi model bagi jaringan global tersebut.
“Pendidikan sungguh merupakan alat terbaik untuk mencegah perdagangan manusia,” tegasnya.
“Inisiatif yang dipimpin para suster di Thailand, di mana para siswa dan guru mengidentifikasi diri mereka sebagai ‘anak-anak Talitha Kum’ dan ‘guru-guru Talitha Kum’, merupakan model percontohan yang luar biasa dan kami berharap dapat mereplikasinya di seluruh Asia dan dunia.”
Membangun Martabat Manusia
Selain mengikuti sesi pelatihan, para peserta juga mengunjungi karya pelayanan Kongregasi Suster Good Shepherd di Bangkok yang mendampingi perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Kunjungan tersebut memberi kesempatan untuk menghubungkan pembelajaran teoritis dengan pelayanan pastoral nyata.
Sr. Angela Kapitingana, Misionaris Suster Bunda Maria dari Afrika asal Tanzania, menggambarkan pengalaman tersebut sebagai momen yang memperkaya sekaligus menantang.
“Ini merupakan pengalaman yang sangat membangkitkan semangat, sekaligus mengajak kami berani mengambil inisiatif dan menggunakan kreativitas demi mewujudkan tujuan memulihkan martabat setiap manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah,” katanya.
Pertemuan ini kembali menegaskan komitmen Gereja Katolik untuk melawan perdagangan manusia melalui pendidikan, kerja sama lintas negara, dan perlindungan terhadap mereka yang paling rentan terhadap eksploitasi.
Artikel ini pertama kali diterbitkan pada https://www.licas.news/. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. Publikasi ulang tanpa izin oleh pihak ketiga tidak diperkenankan.
